Kantor Hukum – Satu dari keistimewaan dalam sistem ekonomi kapitalistik ialah pekerjaan dengan imbalan finansial. Aktivitas ini terjadi ketika pekerja terlibat dalam merancang barang hingga barang tersebut memperoleh kapabilitas tukar (menghasilkan nilai). Barang atau komoditas untuk memiliki kapabilitas tukar harus menjalani proses produksi yang tidak dapat terlaksana tanpa kontribusi kerja manusia (buruh). Oleh karena itu, upah diterjemahkan sebagai pengganti usaha kerja yang dilakukan dalam proses produksi barang, namun sebagai akibatnya, upah sering kali tidak mencukupi kebutuhan mendasar buruh, termasuk kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lainnya.
Dari situasi di atas, wajar jika tumult buruh terus terjadi sejak munculnya relasi sosial-produksi di dalam masyarakat industri. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perjuangan untuk memperpendek durasi kerja tidaklah biasa, melainkan merupakan perjuangan yang berlangsung keras dan penuh pertumpahan darah.
Sebelum tanggal 1 Mei 1886, waktu kerja harian buruh bisa mencapai 12 bahkan 18 jam. Berkat perlawanan buruh tersebut, pada tanggal 1 Mei 1886, durasi kerja harian buruh berhasil dikurangi menjadi 8 jam. Meskipun perjuangan untuk mengurangi jam kerja membuahkan hasil, bukan berarti tidak ada hal lain yang perlu terus diperjuangkan. Sampai saat ini, perjuangan buruh untuk mendapatkan upah yang adil masih terus berlangsung di setiap pabrik dan kawasan industri.
Poin dari tulisan di atas adalah bahwa perjuangan untuk menuntut hak normatif tidak boleh dilewatkan begitu saja. Persoalan di atas menciptakan konflik yang sulit diatasi antara dua subyek hukum, yaitu pengusaha (borjuis) yang menjalankan tujuan hidupnya dengan mencari keuntungan maksimal dan buruh yang memberikan tenaganya untuk memperbesar keuntungan kapitalis. Kepentingan dari masing-masing kelompok ini sebenarnya bersifat antagonis. Borjuis harus menghancurkan kepentingan buruh yang selalu menuntut upah tinggi, kondisi kerja yang optimal, dan berbagai biaya sosial untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
Baca juga : Petunjuk Menemukan Layanan Hukum Terbaik di Pekanbaru
Dalam artikel ini, fokus akan diberikan pada implementasi Undang-undang terhadap kepentingan buruh, dengan penekanan lebih lanjut pada dua aspek spesifik: penerapan ketentuan pidana dalam UU Ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat, serta adanya tumpang tindih penyidikan antara PPNS dan Kepolisian.
Di dalam ranah hukum Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang masih belum berhasil diatasi, seiring dengan kompleksitas permasalahan seperti administrasi yang rumit, pertarungan kepentingan, persaingan kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya manusia.
Pertama-tama, pada aspek pelanggaran hak normatif pekerja terkait upah yang dilakukan oleh pengusaha, hal ini seringkali berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), yang muncul sebagai isu utama adalah PHK, bukan substansi dari pelanggaran hak normatif itu sendiri. Terdapat juga praktik union busting, yaitu upaya pengusaha untuk menghancurkan serikat buruh. Bagaimana kaitannya antara tuntutan hak normatif oleh buruh yang berujung pada union busting yang dilakukan oleh buruh? Penjelasannya sebagai berikut:
Secara nyata, seringkali serikat buruh, baik anggota maupun pimpinannya, yang menuntut hak normatif dihadapkan pada ancaman dari pengusaha, seperti Surat Peringatan (SP), kekerasan fisik (intimidasi), dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun pekerja tersebut masih aktif bekerja. Pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh pengusaha dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana maupun perdata, yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Artinya, apabila pengusaha melakukan pelanggaran, buruh memiliki kewajiban untuk memprosesnya secara pidana.
Dalam situasi lain, tindakan mogok dan demonstrasi oleh pekerja sering kali dilarang oleh majikan, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000. Secara konsisten, buruh menghadapi kesulitan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terkait pekerjaan yang telah mereka lakukan namun tidak dibayar oleh majikan, mengakibatkan kerugian bagi pihak pekerja.
Pelanggaran hukum oleh majikan yang nakal sangat jarang diproses secara hukum, hal ini erat kaitannya dengan dinamika sosial-politik. Perbedaan kepentingan antara majikan dan pekerja memberikan dampak signifikan terhadap campur tangan yang kuat dari pihak berwenang, seperti Dinas Ketenagakerjaan. Negara cenderung lebih mendukung majikan daripada pekerja, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya insentif untuk menuntut ganti rugi yang telah diabaikan oleh majikan.
Ketidakjelasan serta kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai tindak pidana ketenagakerjaan dan kurangnya infrastruktur yang memadai merupakan kerugian bagi pekerja. Mendorong ke depan, tidak hanya diperlukan perubahan substansial dalam pasal-pasal hukum, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang itu sendiri.
